Baturaja.OKU.Faktaliputan.com,-Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli OKU (AMP) mendatangi gedung DPRD OKU untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.(Kamis 27-04-2025) sekira pukul 09 Wib.
Aksi damai tersebut mendapat pengamanan ketat dari Polres OKU. Sebanyak 84 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres OKU, Kompol Saharudin, S.H., atas perintah Kapolres OKU, AKBP Endro Aribowo, S.I.K., M.A.P.( beserta jajarannya).
Massa aksi menolak keras kenaikan tarif PDAM yang melonjak hingga lebih dari 100 persen. Mereka menilai kenaikan tersebut sangat tidak wajar dan membuat beban hidup warga semakin berat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. AMP menyebutkan bahwa kebijakan ini sangat merugikan pelanggan PDAM, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Dalam orasinya, perwakilan AMP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten OKU. Di antaranya adalah mendesak agar dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap Surat Keputusan (SK) Pj. Bupati OKU M. Iqbal serta SK Direktur PDAM Tirta Raja yang menjadi dasar penetapan tarif baru. Perubahan batas volume tarif dari 0–20 m³ menjadi 0–10 m³ juga menjadi sorotan tajam karena dianggap semakin memberatkan pelanggan.
Aliansi ini juga meminta agar tarif air dikembalikan ke angka semula sebelum kenaikan diberlakukan. Massa menegaskan bahwa apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius, maka masyarakat pelanggan PDAM siap untuk melakukan aksi mogok bayar sebagai bentuk protes lanjutan. Ancaman ini menjadi penanda bahwa ketegangan antara warga dan pengelola layanan air bersih belum mereda.
Meski aksi berlangsung dengan semangat dan penuh tekanan moral, situasi di lapangan tetap aman dan tertib. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif selama aksi berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan tanpa adanya gesekan atau tindakan anarkis.
Pihak DPRD OKU sendiri menerima perwakilan massa untuk berdialog dan mendengarkan tuntutan secara langsung. Beberapa anggota dewan berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan, serta melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan PDAM Tirta Raja guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat.
Aksi yang dilakukan oleh AMP ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak adil. Mereka berharap suara rakyat bisa menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat umum seperti air bersih.
Akhir dari dialog antara massa dengan perwakilan dari PDAM,akan dilanjutkan pada 28 April 2025 dikarenakan dengan Alasan Direktur utama PDAM Tirta Raja akan berada di kantor pada hari tersebut.
(AP)