Faktaliputan-Jakarta
10-01-2025
The team from Wawasan Hukum Nusantara has just sent an official letter to the Director General of Sea Transportation regarding Indonesian crew member named William Tandere who fell in the Mediterranean Sea on the MT. Tivy Gold ship.
The incident occurred on November 1, 2024 at 2345 LT and is suspected to have occurred due to a work procedure error where at the time of the incident the Crew named William Tandere was allegedly forced to work (tank cleaning) when at that time the wind speed was 33 knots and the waves were 5-6 meters.
Until now, for the incident that befell the victim, there has been no insurance compensation or compensation for material and immaterial losses from the company named Kronos Shipping Limited which is domiciled in Shandong, China and the Manning Agency named PT. Alya EST Indonesia which is domiciled in Rawabadak, Tanjung Priok, North Jakarta.
Therefore, the Nusantara Legal Insight organization sent a letter to the competent authorities to inspect the MT. Tivy Gold ship which based on information will arrive at Tarahan port on January 10, 2025. In the appeal letter, Nusantara Legal Insight asked the Director General of Sea Transportation to inspect and detain the MT. TIVY GOLD ship until the company pays its obligations in the form of insurance, compensation to heirs and material and immaterial losses to William Tandere's family.
There was something odd about the incident of the crew falling into the sea, where 5 Indonesian crew members were immediately repatriated after the incident. The 5 crew members had their contracts unilaterally terminated and did not receive compensation for the remaining contract that they should have received from Kronos Shipping.
Nusantara Legal Insight has sent a letter of complaint to the President of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto, the Ministry of Manpower, BNP2TKI and the Ministry of Law of the Republic of Indonesia. It is hoped that the complaint report will be followed up immediately considering that the Indonesian foreign exchange fighters who died while carrying out their duties on the ship should receive their rights properly. There should be no more foreign companies making profits in Indonesia by ignoring the rights of the Indonesian ABK who work on it.
Faktaliputan-Jakarta
Editor
*WHN Melayangkan Surat Aduan Terkait Hilangnya ABK Indonesia Di MT. Tivy Gold*
Faktaliputan-Jakarta
10-01-2025
Tim dari Wawasan Hukum Nusantara baru saja mengirimkan surat resmi terhadap Dirjen Perhubungan Laut terkait ABK Indonesia atas nama William Tandere yang terjatuh di Laut Mediteranian di kapal MT. Tivy Gold.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2024 pada jam 2345 LT tersebut diduga terjadi akibat kesalahan prosedur kerja yang mana pada saat kejadian Crew atas nama William Tandere diduga dipaksa untuk bekerja (tank cleaning) yang pada saat itu kecepatan angin 33 knots dan gelombang 5-6 meter.
Sampai saat ini atas kejadian yang menimpa korban, belum ada ganti rugi asuransi maupun ganti rugi kerugian materil dan imateril dari pihak perusahaan yang bernama Kronos Shipping Limited yang berkedudukan di Shandong Cina dan manning Agency yang bernama PT. Alya EST Indonesia yang berkedudukan di Rawabadak, Tanjung Priok Jakarta Utara.
Naka dari itu, organisasi Wawasan Hukum Nusantara melayangkan surat kepada otoritas yang berwenang untuk memeriksa kapal MT. Tivy Gold yang berdasarkan informasi akan tiba di pelabuhan Tarahan pada tanggal 10 Januari 2025. Dalam surat himbauan tersebut Wawasan Hukum Nusantara meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk memeriksa dan menahan kapal MT. TIVY GOLD sampai pihak perusahaan membayar kewajibannya berupa asuransi, santunan kepada ahli waris serta kerugian materil dan imateril kepada pihak keluarga William Tandere.
Ada kejanggalan dalam peristiwa jatuhnya ABK tersebut kelaut, dimana 5 ABK Indonesia kemudian segera dipulangkan setelah kejadian tersebut. 5 ABK tersebut diputus kontraknya secara sepihak dan tidak mendapat kompensasi atas sisa kontrak yang sehatusnya mereka dapatkan dari pihak Kronos Shipping.
Wawasan Hukum Nusantara telah melayangkan surat aduan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diharapkan laporan aduan tersebut segera ditindak lanjuti mengingat para pejuang devisa Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugasnya dikapal seharusnya mendapatkan haknya secara layak. Jangan ada lagi perusahaan asing meraup keuntungan di Indonesia dengan mengesampingkan hak para ABK Indonesia yang bekerja diatasnya.
Faktaliputan-Jakarta
Redaksi