Perselisihan Antar Pewarta Klaten Makin Meruncing.

KLATEN-faktaliputan.com-

Dipicu dari dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh kepanitiaan HUT ke 75 Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) pada saat gelaran acara di Aula Masjid Raya Klaten, (18/01/2025) yang diwarnai dengan dugaan diskriminasi dan perselisihan antar media, beberapa hari belakangan wacananya mencuat kembali ke permukaan, setelah beberapa media mulai menaik'kan isu tersebut ke permukaan, dan hari ini wacana tersebut kembali memanas setelah ada beberapa kawan media yang menyampaikan uneg-uneg'nya di salah satu group Pewarta Klaten, dan ada juga yang menghubungi Hajiono Ketua 1 wadah media independen Mandala Tirta News, yang mewadahi beberapa jurnalis dari beragam media baik nasional dan lokal. (20/01/2025)

Hajiono mengatakan "Pada dasarnya beberapa awak media yang kecewa dengan perlakuan dugaan diskriminasi terhadap beberapa rekan pewarta pada saat liputan kegiatan HUT PDGI ke 75 di Masjid Raya Klaten kemarin, memang masing-masing awak media menaik'kan kegelisahan lewat media'nya masing-masing, dan kemudian isunya berkembang makin meluas serta menyasar pada kebijakan Pemda Kabupaten Klaten sendiri, dalam hal ini kaitannya dengan Kominfo dan Humas Setda Pemkab Klaten yang memberikan dana apresiasi media untuk publikasi, namun tidak merata pada semua media yang ada di Klaten, sebab mungkin memang ada porsi dan klasifikasi tersendiri dari Pemda, meskipun seperti diketahui bersama, terlepas dari persoalan pembagian kue di atas, keberadaan media pers di Klaten sebenarnya juga sudah di ketahui oleh pihak Kominfo dan Setda Kabupaten Klaten serta di wadahi dalam beberapa group WA pewarta Klaten." ujarnya

Lebih lanjut di jelaskan "Beberapa pewarta memang meminta kejelasan terkait persoalan Dana Apresiasi publikasi yang diberikan pada awak media pers, diharapkan pihak Pemda maupun Kominfo bisa terbuka memberikan informasi ke publik berapa anggaran dana APBD Murni 2024, untuk publikasi media dan APBD perubahan, serta berapa media yang berkontrak di Dinas Kominfo, sebab ini adalah dana negara bukan dana pribadi, jangan sampai kami beberapa perusahaan pers melakukan aksi demo," papar Hajiono yang menyampaikan aspirasi dari beberapa orang perwakilan awak media.

"Kami mempertanyakan terkait transparansi pengelolaan anggaran publikasi Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, sebab hal ini dinilai distribusinya tidak transparan, dana anggaran tersebut tidak merata serta cenderung menguntungkan beberapa awak media yang memang di berikan dana apresiasi tersebut, "terang salah seorang awak media

"Kami hanya ingin kejelasan, apa dasar penentuan media pers penerima anggaran publikasi tersebut ?," pungkas salah satu pewarta media lokal.

Kemudian Hajiono salah seorang pewarta pers mengatakan "Anggaran publikasi Pemda Klaten bertujuan mendukung kegiatan promosi dan informasi publik, namun, keterbukaan informasi tentang penerima anggaran, besaran alokasi, dan kriteria pemilihannya memang masih belum jelas," paparnya

Lebih lanjut dikatakan "Terkait dengan persoalan ini memang sempat kita pertanyakan langsung pada pihak-pihak terkait dalam hal ini Pak Paidi dari Humas Setda Klaten dan Pak Wahyu dari Kominfo Kabupaten Klaten bersama beberapa awak media baru, jelas Hajiono yang ikut hadir dalam pertemuan di Kominfo beberapa saat lalu, kemudian menurut pemaparannya, mereka memang hanya menjelaskan bahwa "Benar memang ada anggaran tersebut, namun untuk tahun 2025 memang belum ada lagi anggaran terkait dengan dana publikasi media pers tersebut, sementara untuk anggaran tahun 2024 sudah diberikan pada beberapa media yang sudah terlebih dahulu masuk dan terdata bekerjasama di Kominfo, serta terkait dengan transparansi publik memang hal tersebut adalah kewajiban kami, agar bisa di akses masyarakat, dan ini ada kok laporannya di PPID, memang tidak semua info untuk di konsumsi publik, dalam hal ini kami juga mohon permakluman dari rekan rekan media, namun pada dasarnya sudah kami laporkan dan ada semua datanya, bila rekan-rekan awak media mau menanyakan, lebih lanjut dikatakan untuk media-media yang baru hadir di Klaten memang diharapkan untuk bersabar dan mengajukan proposal kerjasama untuk tahun anggaran 2025, sebab tahun ini tampuk pemerintahan juga sudah berbeda, dan Bupatinya'pun juga sudah berganti, karenanya mohon bersabar hingga nanti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih selesai di laksanakan, agar sesegera mungkin program terkait dengan hal ini bisa dibicarakan lebih lanjut" jelas Hajiono menerangkan pemaparan dari Wahyu Kominfo Klaten.

Salah seorang media pers juga mengatakan, "Dalam hal ini memang diperlukan keterbukaan informasi tentang penerima anggaran publikasi, mekanisme seleksi yang transparan, berapa besaran alokasi dana yang jelas, dan model kolaborasi antara pemerintah dan semua elemen media yang seperti apa, guna bisa mengakomodir persoalan tersebut, karena dampak ketidakterbukaan ini bisa berpotensi dan mengurangi kepercayaan masyarakat serta mempersempit ruang informasi, Pemda Klaten diharapkan mau dan bisa membuka data terkait penerima anggaran publikasi tersebut, untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta kejelasan bersama, itulah urgensi dan substansi serta pokok persoalan'nya" terangnya.

Terpisah dalam beberapa kesempatan Humas Setda Kabupaten Klaten sendiri memang telah menjelaskan dari awal kedatangan dan masuknya media-media pers yang baru, bahwa "Memang kondisinya saat ini ada beberapa media pers yang memang mendapat bagian atau kecipratan dana apresiasi itu, yang telah di anggarkan tahun lalu, dan untuk media-media baru memang juga telah di jelaskan untuk bersabar dan mengirimkan kelengkapan data untuk kedepan diajukan dalam tahun anggaran 2025 mendatang, pun begitu ini juga bukan berarti janji karena seperti diketahui bahwa tampuk pemerintahan sudah berbeda, jadi untuk kebijakan terkait apresiasi media ini kami juga masih menunggu info dari pemerintahan yang baru, dimana saat ini kondisinya belum di lantik, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari KPU, terkait dengan pelaksanaan Pilkada kemarin, makanya kan saya juga menyarankan pada beberapa media yang baru masuk untuk bersabar." jelasnya.

"Tidak ada maksud guna membeda-bedakan dan terlebih diskriminatif terkait persoalan ini namun memang faktanya seperti tadi dijelaskan, dan satu hal lagi persoalan terkait persoalan yang kemarin sempat rame kaitannya dengan HUT PDGI ke 75, dan ada beberapa awak media menerima dana apresiasi publikasi dari kepanitiaan sementara yang lain yang juga meliput tidak di berikan dan justru diperlakukan diskriminatif, saya selaku orang yang di tua'kan oleh rekan rekan media meminta maaf sebesarnya atas kesalahpahaman yang terjadi dan sempat membuat gaduh, karena pada dasarnya saya sendiri juga tidak mengetahui akan kejadian yang terjadi dilapangan seperti apa faktanya, saya hanya coba untuk meng'chrosscheck dengan beberapa awak media yang terlibat." imbuh Paidi Humas Setda Klaten.

Arifin Ketua 2 dari wadah media pers Mandala Tirta News menjelaskan "Bahwa dirinya juga sudah mengkonfirmasi secara langsung, persoalan ini dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih, serta telah mendapat respon yang baik dimana nanti hal ini, akan menjadi salah satu perhatian serius dari Pemerintah Klaten, yang akan berusaha seadil dan setransparan mungkin mengenai dana anggaran publikasi untuk apresiasi media pers tersebut." jelasnya.

Menanggapi pemaparan tersebut  salah seorang awak media menambahkan "Meskipun calon Bupati terpilih menunjukkan respons terhadap aspirasi yang disampaikan, perlu dicatat bahwa hal tersebut belum bersifat final, arahan untuk mengajukan proposal hanya sebatas langkah awal, bukan jaminan bahwa usulan akan dikabulkan." jelasnya

"Terlepas dari apa yang dipaparkan, memang ada isu yang lebih mendasar dan perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu soal transparansi anggaran publikasi Pemda Klaten, selama ini, alokasi anggaran publikasi terkesan tidak merata, hanya melibatkan media tertentu, sementara banyak media lainnya tidak mendapatkan akses yang sama, ketimpangan ini menjadi sorotan utama karena menyangkut asas keadilan, memang, anggaran tidak harus dibagi secara sama rata, tetapi setidaknya mekanisme pendistribusian harus jelas, adil, dan transparan, berapa besaran anggaran yang dikeluarkan Pemda untuk publikasi, adalah hal yang wajib diketahui publik, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemda harus terbuka mengenai penggunaan anggaran ini, hal tersebut untuk memperkuat daya tawar atas isu ini, dimana sangat penting untuk terus mengangkat ke permukaan, salah satunya melalui pemberitaan, dengan cara ini, kita tak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memastikan bahwa keadilan benar-benar di perjuangkan di ruang publik." pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan memang belum ada kejelasan dan titik cerah terkait persoalan yang makin meruncing ini, karenanya dari pihak pengurus Mandala Tirta News, yang merupakan wadah dari berbagai media pers independen, akan membahasnya lebih lanjut dalam pertemuan hari Rabu mendatang sekaligus persiapan guna peringatan Hari Pers Nasional 2025 mendatang.

( Pitut Saputra )