Pesawaran -Faktaliputan.Com.
Pemerintah pusat hal ini Presiden Republik Indonesia, sedang melakukan pembersihan bersih dari hulu hingga hilir apa pun yang berkaitan dengan korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN) atau pungli terutama di dunia Pendidikan, akan tetapi tampaknya tidak berlaku di sekolahan ini. Faktanya kini dunia pendidikan kita kembali tercoreng lagi oleh beberapa oknum guru SMK Negeri 1 Padang Cermin, Pesawaran Provinsi Lampung, Selasa 10/12/2024
Kembali kiranya dugaan penyelewengan dana Bantuan Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya mereka terima oleh siswa/siswi, justru ini di tahan oleh pihak sekolah, dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan bantuan yang menjanjikan pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan digunakan untuk kebutuhan alat alat sekolah, seperti buku, tas, dan sepatu semua hampa.
Berdasarkan informasi di lampanngan, selasa 10 Desember 2024, tim gabungan Lembaga Gip, Gercin, dan beberapa media awak mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak sekolah terkait dana terpencil Pip, yang seharusnya dana tersebut setelah pencarian dapat digunakan langsung oleh siswa/siswi untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka .
Beberapa siswa dan wali murid, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan keluhan kepada tim, terkait dana PIP yang ditahan oleh pihak sekolah. "Saya heran kenapa dana Pip itu di tahan, itu kan hak nya anak kami kenapa harus di tahan. Sementara dana itu kan untuk keperluan anak sekolah, seperti sepatu anak saya yang sudah jebol. Jelasnya
Perwakilan sekolah sebagai Waka Humas bapak Istiadi menjelaskan, “Kalau dana Pip itu di tahan tujuan untuk pelunasan pembayaran anak anak yang nunggak salah satu nya pembayaran SPP yang seharusnya dibayar sebesar Rp 200.000 per bulan , nanti kalau murid ada yang membutuhkan dana tersebut ambil kesekolahan dan buat pernyataan.Dan Untuk menanggung semua tunggakan siswa", tuturnya
Kemudian terkait dana PIP yang di tahan pihak sekolahan ketua Ormas Gercin angkat bicara Bapak Rozi Yuni yang di dampingi ketua lembaga Gip Bapak Yulian syah juga beberapa anggota Ormas dan lembaga, beliau menjelaskan" Pihak sekolah benar, menahan dana PIP itu, jika ada dana itu siswa yang butuh silahkan ambil di sekolahan. Kemudian dana itu di tahan untuk menutupi kekurangan atau tunggakan murid di sekolah, jelas nya
“Saya menduga ada penyelewengan dan intimidasi serta pembayaran paksa terhadap siswa/Siswi.
Terkait dana BOS dan PIP yang dilakukan oknum sekolah,” dan diduga ada semacam intimidasi dan pengondisian dari pihak sekolah,. Dan kami juga akan berkoordinasi ke dinas pendidikan Provinsi Lampung. Dan kami pun berharap agar ada pengawalan khusus dari dinas Provinsi untuk dana BOS dan Pip ini",. Ungkapnya
“Karna fakta di lapangan, dugaan penyelewengan semakin menguat setelah salah seorang siswa penerima bantuan PIP menceritakan. Ia mengaku setelah mencairkan dana tersebut, yang seharusnya dapat langsung digunakan untuk kebutuhan. Ini justru di serahkan semua, bahkan dia sendiri pun merasakan haus dan lapar saat antri mencairkan dana pip itu. “Rekening dan ATM saya ditahan oleh pihak sekolah. Ketika dana keluar, kami diminta untuk menyerahkan uangnya ke guru dengan alasan membayar tunggakan di sekolah,” ungkapnya dengan nada lesu.
Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan. Wali murid dan siswa kini menelusuri transparansi pengelolaan dana PIP dan BOS di cermin SMK NEGRI 1 Padang. Kuat dugaan adanya indikasi pungli dan praktik KKN yang merusak citra dan catatan buruk dunia pendidikan di sekolah Negeri tersebut.
Persoalan Kasus ini sangat serius dan jadi telekomunikasi keras di dunia pendidikan, khususnya di Pesawaran, dan menuntut adanya investigasi dari pihak yang berwenang agar hak-hak sepenuhnya dapat tepat sasaran dan kebutuhan siswa bisa kembali terpenuhi. Kemudian transparansi yang berkaitan dengan dana Bos dan PIP juga di seluruh sekolahan
Persoalan Kasus ini sangat serius dan jadi telekomunikasi keras di dunia pendidikan, khususnya di Pesawaran, dan menuntut adanya investigasi dari pihak yang berwenang agar hak-hak sepenuhnya dapat tepat sasaran dan kebutuhan siswa bisa kembali terpenuhi. Kemudian transparansi yang berkaitan dengan dana Bos dan PIP juga di seluruh sekolahan harus menjadi
( Yuliansyah )