Pangkalpinang,Fakta liputan.com-
Pembahasan rencana Penjabat (Pj) Bupati Bangka, M Haris AR, untuk memekarkan di wilayah Kecamatan Belinyu dan Riau Silip di Kabupaten Bangka, menuai kritik dari Suherman Saleh, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bangka Belitung, mengungkapkan pendapat bahwa rencana ini lebih bersifat pencitraan politik.
Namun, pandangan tersebut perlu ditelaah lebih dalam, terutama dari perspektif masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan ini.
Pemekaran sebagai Amanat Hukum
Rencana pemekaran wilayah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Pemekaran Kecamatan Belinyu dan Riau Silip yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif Pemkab Bangka.
Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan kecamatan baru, desa, dan kelurahan.
Masyarakat Belinyu & Riau Silip sangat mendukung inisiatif ini karena mereka menyadari bahwa pemekaran akan membawa pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif.
Dalam konteks ini, langkah-langkah Pj Bupati Bangka bukanlah pencitraan, melainkan implementasi dari amanat hukum yang jelas.
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemekaran
Salah satu argumen yang diangkat oleh Suherman adalah kondisi keuangan Kabupaten Bangka yang sedang mengalami defisit.
Namun, sebaliknya, pemekaran justru bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dengan adanya kecamatan dan kelurahan baru, diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan publik dan efisiensi administrasi.
Hal ini berpotensi menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dengan demikian, pemekaran tidak hanya sekadar pembagian wilayah, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi dan kesejahteraan.
Memahami Ketidakpuasan dan Harapan Masyarakat
Kekhawatiran yang disampaikan oleh Suherman perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya berharap pemekaran dapat segera terealisasi, tetapi juga berkeinginan agar pemerintah menunjukkan komitmen dalam mengelola anggaran secara bijaksana.
Masyarakat Belinyu & Riau Silip telah menunggu lama untuk langkah-langkah yang konkret, dan saat ini, mereka melihat Pj Bupati sebagai sosok yang mampu mewujudkan harapan tersebut.
Di sisi lain, perlu ditekankan bahwa pemekaran yang dilakukan berdasarkan Perda merupakan langkah yang sah dan telah melalui proses demokratis.
Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mendukung proses ini agar berjalan lancar.
Menyalahkan pemekaran sebagai tindakan pencitraan politik hanya akan menghambat kemajuan yang diharapkan.
Mengedepankan Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan pemekaran wilayah tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.
Tim percepatan yang dibentuk untuk merealisasikan perda harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan. Ini termasuk sosialisasi, konsultasi publik, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan semua pihak dapat merasakan manfaat dari pemekaran tersebut.
Menanggapi Tuduhan Pencitraan
Di tengah masa kampanye pemilihan kepala daerah, wajar jika terdapat skeptisisme terhadap tindakan pemerintah.
Namun, kita harus membedakan antara tindakan yang berorientasi pada kepentingan publik dengan tindakan yang hanya untuk kepentingan pribadi.
Pj Bupati harus diakui telah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan amanat undang-undang yang telah ada.
Tindakan ini seharusnya dipandang sebagai komitmen untuk pembangunan dan bukan semata-mata sebagai strategi politik.
Dalam konteks rencana pemekaran di Kecamatan Belinyu dan sekitarnya, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama.
Pemekaran bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan landasan hukum yang jelas, dukungan masyarakat, dan partisipasi aktif, rencana ini dapat menjadi langkah positif untuk masa depan Kabupaten Bangka.
Mari kita dukung upaya Pj Bupati dan berkontribusi dalam proses pembangunan daerah demi kemajuan bersama.
Penulis : Abu Hanif SH (Tokoh Masyarakat Belinyu)
(Eqi)