Faktaliputan.Com//angka Belitung - Kegagalan infrastruktur adalah pukulan berat bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara jalan. Ambruknya jembatan Pal 3 di Kabupaten Bangka Barat, Muntok, telah mengundang perhatian publik dan memunculkan pertanyaan serius tentang profesionalitas Penanggung Jawab Pekerjaan (PPK) dari Satuan Kerja (Satker) Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) di Bangka Belitung. Sabtu (25/5/2024).
Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Ambruknya sebuah jembatan tidak hanya menyebabkan gangguan lalu lintas, tetapi juga membahayakan nyawa manusia.
Konstruksi yang gagal ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi juga merupakan indikator kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang bersangkutan.
Dalam laporan terbaru, ambruknya jembatan Pal 3 dianggap sebagai kegagalan konstruksi yang signifikan. Masyarakat menuntut agar Kementerian Pekerjaan Umum turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap keandalan teknis jembatan sepanjang 13.200 meter tersebut.
Apakah ada kelalaian dari pihak penyelenggara jalan dan pihak lainnya? Jika terbukti, mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Pentingnya pengawasan yang ketat dalam proyek infrastruktur tidak bisa ditepis. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi untuk mengungkapkan kebenaran di balik kegagalan ini.
Pemeriksaan BPK terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan jembatan, seperti kapasitas besi dan jumlah semen, harus memberikan temuan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, sementara penyelidikan dan audit tengah berlangsung, pertanyaan yang muncul tidak hanya terfokus pada aspek teknis proyek ini.
Pertanyaan tentang profesionalitas PPK Satker BPJN Babel dalam menjalankan tugasnya juga menjadi sorotan. Apakah perencanaan proyek sudah dilaksanakan dengan baik?
Apakah ada kelalaian dalam pelaksanaan proyek yang memungkinkan terjadinya ambruk ini?
Selain itu, penting untuk menyoroti proses pengawasan dan pelaksanaan proyek. Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (Serah Terima Akhir) harus menjadi tahapan krusial dalam menilai kualitas pekerjaan.
Apakah proses pemeriksaan dan pengujian telah dilakukan secara teliti dan komprehensif? Apakah ada tindakan pencegahan yang diabaikan?
Meskipun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak bisa diabaikan.
Kecemasan masyarakat terhadap keselamatan dan keandalan infrastruktur menjadi sangat beralasan. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu dalam proyek-proyek infrastruktur menjadi hal yang mendesak, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.
Ambruknya jembatan Pal 3 di Bangka Barat harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan infrastruktur negara.
Dengan demikian, penyelidikan dan audit menyeluruh harus dilakukan, sanksi harus diberikan kepada pihak yang terbukti kelalaian, dan langkah-langkah perbaikan sistem pengawasan harus segera diimplementasikan.
Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah adalah aman, andal, dan berkualitas. (KBO Babel)