faktaliputan.com - Langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalan dalam kelangkaan minyak goreng disayangkan publik.
“Kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Ahmad Silahuddin, Selasa (15/2).
Gus Adi, sapaan akrab Ahmad Silahuddin melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.
“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya di mana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab ini berharap pemerintah bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar mereka tidak merugi.
"Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” papar Gus Adi.
Menurut Gus Adi, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penjualan tersebut.Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif.
“Maka kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik,” jelasnya.
"Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama," pungkasnya. rmo