faktaliputan.com-Lonjakan harga minyak goreng di masyarakat harus ditangani Presiden Joko Widodo dengan serius. Salah satunya dengan mengganti menteri mengurusi perdagangan, sehingga harga minyak goreng di tanah air tidak bisa ditekan.
Begitu harapan Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).
Mulanya, dia mengurai pengalaman saat membeli minyak goreng. Pada Selasa (8/2), Arief berbelanja kebutuhan rumah tangga di Supermarket Lulu yang berada di Pulogebang. Salah satu yang dibeli adalah minyak goreng.
Arief mendapati harga minyak goreng ukuran 2 liter di Lulu masih sesuai dengan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yakni sebesar Rp 28 ribu.
“Tapi hanya boleh beli satu saja untuk setiap pembeli,” sambungnya.
Arief Poyuono lantas mencoba untuk membeli minyak goreng di Indomaret dan Alfamart. Hasilnya, minyak goreng kosong alias tidak ada persedian.
Pada hari ini, Arief mencoba beli minyak goreng di toko sembako. Didapat harga 2 liter minyak goreng seharga Rp 40 ribu.
“Intinya kasihan tukang nasi goreng, pecel lele, warteg, warung padang, tukang gorengan cilok, yang membutuhkan minyak goreng untuk usahanya. Mana cukup kalau hanya boleh beli 1 plastik ukuran 2 liter walau harga murah,” simpulnya.
Menurutnya, semua itu terjadi lantaran Menteri Perdagangan M. Lutfi tidak pandai dalam bekerja menurunkan harga minyak goreng.
Apalagi, sang menteri justru seolah sembunyi dan melempar masalah pada Presiden Joko Widodo sebagai penyebab harga minyak goreng mahal dan langka.
“Kata Menteri Perdagangan akibat program biodieselnya Jokowi,” urai Arief Poyuono.
Padahal, sambungnya, kebijakan ekspor CPO dan turunannya seperti minyak goreng adalah kebijakan Menteri Perdagangan.
Singkatnya, jika Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dan minyak goreng di dalam negeri mahal, maka itu berarti ada ketidakbecusan kerja dari Menteri Perdagangan.
“Yang saya takuti langka dan mahalnya minyak goreng bagian dari prakondisi untuk melengserkan Jokowi. Ini mirip tahun 1997 jelang kejatuhan presiden Suharto,” tegasnya.
“Patut dicurigai ini Menteri Perdagangan mantan antek SBY, yang nyata-nyata enggak ada prestasinya malah bikin gaduh seperti masalah impor beras dari Vietnam tahun lalu. Hingga membuat Jokowi turun tangan untuk menjelaskan,” demikian Arief Poyuono.